Hukum Dagang di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber ekonomi nya adalah berdagang. Banyak pelaku usaha yang bersaing di dunia bisnis, maka dari itu diperlukannya hukum dagang yang akan menjadi pedoman dalam melakukan perdagangan.

Hukum dagang merupakan suatu ilmu yang mengatur mengenai perdagangan, yang berisi norma aturan mengenai perdagangan. Dengan adanya hukum dagang, diharapkan terciptanya kondisi perdagangan yang teratur dan adil.

Dalam penerapan hukum dagang, pastinya memiliki tujuan tertentu. Dengan tercapainya tujuan tersebut, terciptalah perekonomian yang baik dan dapat mensejahterkana masyarakat. Tujuan tersebut antara lain adalah menciptakan kondisi perdagangan yang aman dan adil dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Dengan adanya hukum dagang yang diterapkan, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan rasa aman, khususnya untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Sumber Hukum Dagang

Di Indonesia telah diterapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan, anatara lain yaitu :

• UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
• UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
• UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
• UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
• UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dengan adanya undang-undang tersebut, sudah seharusnya para pelaku usaha mematuhinya, agar tercipta situasi dagang yang efesien dan efektif. Dalam dunia perdagangan, sudah pasti terjadi persaingan antar pedagang. Maka dari itu, diperlukannya norma yang mengatur hukum perdagangan. Jika pelaku usaha telah mematuhi norma yang ada, mereka dapat bersaing secara sehat melalui produk yang mereka jual. Mulai dari segi fisik produk sampai harga harus diperhatkan agar dapat bersaing dalam bisnis.

Jika pelaku usaha tidak mematuhi peraturan yang ada, sudah pasti mereka akan merasakan dampak negatifnya, seperti pemberian sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan, sampai dengan penutupan usaha secara permanen.